Jumat, 20 Maret 2015
Masyarakat dalam sebuah negara demokratis memiliki andil besar terhadap arah visi dan misi negaranya yang tak lain adalah mensejahterakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya tinggal diam dalam menentukan arah negara, oleh karena itu setiap insan negara berhak untuk ikut dalam partisipasi politik.
Bentuk-bentuk partisipasi politik diantarnya kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, koneksi, dan tindakan kekerasan. Yang perlu digaris bawahi adalah tindakan kekerasan yang dimaksud bukan kekerasa secara fisik, penjelasannya ada di bawah.
ads
Kegiatan pemilihan, yang mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau melakukan tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
Lobbying, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
Kegiatan organisasi, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.
Tindakan kekerasan, yaitu upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (dalam bentuk kudeta dan pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (dalam bentuk huruhara dan pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (dalam bentuk revolusi). Kekerasan hanya dilakukan setelah tertutupnya kesempatan berpartisipasi politik secara damai.
Bentuk-bentuk partisipasi politik ini menunjukkan setiap warga negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di negaranya. Kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama mengontrol pemerintah dan ikut berpartisipasi politik untuk Indonesia yang lebih baik.
Bentuk-bentuk partisipasi politik diantarnya kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, koneksi, dan tindakan kekerasan. Yang perlu digaris bawahi adalah tindakan kekerasan yang dimaksud bukan kekerasa secara fisik, penjelasannya ada di bawah.
ads
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Berikut ini bentuk-bentuk partisipasi politik sesuai buku Partisipasi Politik; Tak Ada Pilihan Mudah (1984) oleh Samuel Huntington dan Joan M. Nelson. |
| Bentuk-bentuk Partisipasi Politik |
Lobbying, yaitu upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
Kegiatan organisasi, yang menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan utamanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.
Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat yang hanya dirasakan oleh satu orang atau beberapa orang saja.
Tindakan kekerasan, yaitu upaya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap pejabat pemerintahan atau harta benda. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (dalam bentuk kudeta dan pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah (dalam bentuk huruhara dan pemberontakan, atau mengubah seluruh sistem politik (dalam bentuk revolusi). Kekerasan hanya dilakukan setelah tertutupnya kesempatan berpartisipasi politik secara damai.
Bentuk-bentuk partisipasi politik ini menunjukkan setiap warga negara mempunyai peran dan kedudukan penting dalam kehidupan politik di negaranya. Kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama mengontrol pemerintah dan ikut berpartisipasi politik untuk Indonesia yang lebih baik.